3 Wamen Dilantik, Fraksi PKS Harap Bukan Transaksi Politik yang Tambah Beban Rakyat
2024-07-19 HaiPress
JAKARTA,iDoPress - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Mardani Ali Sera berharap pelantikan tiga wakil menteri (Wamen) kabinet betul-betul dilakukan untuk kepentingan masyarakat di tiga bulan jelang berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin.
"Inti semuanya,pastikan pengangkatan Menteri atau Wakil Menteri semua dilakukan untuk kepentingan rakyat. Bukan transaksi politik yang justru menambah beban rakyat," kata Mardani kepada Kompas.com,Jumat (19/7/2024).
Bukan tanpa sebab,menurut Mardani,dari pelantikan tiga Wamen tersebut akan menimbulkan pertanyaan di publik.
Baca juga: Jokowi Dianggap Sharing Power dengan Prabowo Lewat 3 Wamen Baru
Meski dia pun tahu bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
"Tapi hak itu dibatasi dengan prinsip reformasi birokrasi dan kepantasan. Waktu tiga bulan terakhir sebelum lengser,tentu perlu dijelaskan alasannya," ungkap Mardani.
Ia kemudian menyoroti secara khusus posisi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) yang kini juga diduduki oleh Thomas Djiwandono,yang keponakan presiden terpilih,Prabowo Subianto.
Baca juga: Lantik 3 Wamen,Jokowi Dinilai Kawinkan Kepentingan Politik dengan Prabowo
Dengan bergabungnya Thomas,kabinet Jokowi-Maruf memiliki dua Wamenkeu,selain Suahasi Nazara sejak 2019.
"Khusus posisi Wamenkeu,dengan sudah ada satu Wamenkeu perlu dipertanyakan keperluan utamanya," kata Anggota Komisi II DPR ini.
Menurut dia,jika dilantiknya Wamenkeu baru untuk urusan menjaga agar APBN 2025 mengakomodasi program kerja Presiden terpilih,semestinya bisa dalam bentuk koordinasi saja.
Baca juga: KPK Akan Surati Wamen Baru untuk Setor LHKPN
Mardani juga menyoroti dua Wamen yang dilantik,yaitu Thomas dan Sudaryono yang punya kedekatan dengan Prabowo.
Adapun Sudaryono kini menjadi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan).
"Boleh jadi ini untuk menyiapkan masa transisi yang mulus. Tapi sekali lagi kebijakan dan APBN hingga Pak Jokowi berakhir,sudah ditetapkan pada 2023," ucap Mardani.
"Jadi wajar jika publik bertanya apa kepentingannya," pungkas Ketua DPP PKS ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.