JAKARTA,iDoPress - Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua Umum Koperasi Wahana Kalpika (KWK) Taufik Azhar membantah tudingan bahwa koperasinya mendapat kuota pengadaan lebih banyak daripada operator Mikrotrans lainnya.

"Itu enggak benar (soal dianakemaskan). Saya kerja di sini,jadi Dewan (Perwakilan Rakyat) di sini," ujar Taufik saat dikonfirmasi wartawan,Rabu (31/7/2024).

Lalu,Taufik menjelaskan soal persentase jumlah kendaraan KWK yang masuk menjadi Mikrotrans. Dari total 6.238 kendaraan,yang sudah berjalan hanya 1.435 atau mencapai 51 persen.

Baca juga: Operator Mikrotrans yang Dianakemaskan Diduga Diketuai Anggota DPRD DKI

"Mereka (pedemo) enggak tahu asal potong (data) saja. Jumlah armada kami sebelum gabung JakLingko itu ada 6.238. Hanya 44 persen (2.801 kendaraan) yang terintegrasi (gabung JakLingko). Realisasinya hanya 1.435 atau 51 persen (yang sudah berjalan)," kata dia.

Taufik justru melihat operator lainnya yang bergabung dengan JakLingko sudah mencapai 97 persen dan 75 persen. Lebih besar dari KWK jika dilihat dari persentase.

"Yang lain sudah 97 persen,75 persen,kami enggak ada monopoli. Kalau bicara keseluruhan memang benar ada 6.238,tapi yang terintegrasi hanya 2.801 dan sudah teralisasi hanya 1.435," papar dia.

Karena itu,Taufik menilai adanya kecemburuan antar-operator JakLingko sehingga mereka tidak bisa melihat secara profesional.

"Kami datanya real,armada yang paling besar KWK. KWK itu angkutan pinggir kota,data kami se-DKI," imbuhnya.

Di sisi lain,Wakil Ketua Operator Mikrotrans Purimas Jaya,Rahmadoni,menyebutkan,satu operator yang dianggap mendapat kuota pengadaan lebih banyak adalah Koperasi Wahana Kalpika (KWK).

Rahmadoni menuturkan,Ketua Umum Mikrotrans KWK adalah Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Taufik Azhar.

Komisi B membidangi perekonomian yang meliputi pengawasan pelaksanaan anggaran pada badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta,termasuk Transjakarta.

"Kebetulan yang bersangkutan Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua KWK,jadi itu sangat jelas konflik kepentingannya," ucap Rahmadoni.

Baca juga: Dishub Bantah Tuduhan Ada Diskriminasi Kuota Armada Jaklingko

Sebelumnya diberitakan,Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo membatah adanya tuduhan yang menyebut Direksi Transjakarta menganakemaskan atau mendiskriminasi satu operator mitra JakLingko.

Tuduhan itu mencuat setelah adanya massa demo sopir JakLingko yang menilai adanya ketidakdilan terkait kuota kendaraan Mikrotrans antar-operator.

"Tidak (menganakemaskan). Tentu jika kita melihat proporsionalnya (penyerapan kendaraan) ada yang 90 sekian persen realisasinya,ada yang 90 sekian,ada 75 persen,ada 65 persen," jelas Syafrin saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta,Jakarta Pusat,Selasa (30/7/2024).

Kuota layanan Mikrotrans dipegang oleh PT Transportasi Jakarta. Syafrin menyebutkan,Transjakarta telah cukup proporsional dalam memberikan kuota pada setiap operator.

"Jadi jika melihat itu sebenarnya rekan-rekan Transjakartasudah cukup proporsional,tetapi memang masih ada beberapa yang angkanya di bawah 30 persen," ucapnya.

Baca juga: Sopir JakLingko Ancam Demo Lebih Besar jika Pemprov DKI Tak Penuhi Tuntutan dalam 14 Hari

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.