JAKARTA, iDoPress - DPR tidak kunjung merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang disebut sebagai fondasi utama demokrasi di Indonesia.

RUU Pemilu sebagai fondasi utama demokrasi disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay.

"RUU Pemilu itu adalah fondasi utama implementasi demokrasi di Indonesia. Adil atau tidaknya pelaksanaan pemilu dimulai dari sejauh mana RUU Pemilu disusun," ujar Saleh dalam keterangannya, Kamis (23/4/2026).

Pentingnya revisi UU Pemilu membuat kepentingan semua pihak harus terakomodasi di dalam penyusunannya.

Namun ia mengakui, penyusunan tersebut tidaklah mudah karena banyaknya kepentingan partai politik.

Apalagi, UU Pemilu juga akan mengatur pembentukan penyelenggara hingga penghitungan dan penetapan hasil pemilu.

"Masing-masing partai punya kepentingan. Tidak mudah membicarakannya," ujar Saleh.

Usul Jadi Inisiatif Pemerintah

Oleh karena itu, ia menyarankan agar revisi UU Pemilu menjadi usul inisiatif pemerintah untuk menghindari tarik ulur kepentingan partai politik.

Pika pemerintah mengambil inisiatif, perbedaan pandangan antarpartai politik tetap bisa diakomodasi dalam tahap pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM).

"Luasnya tema pembahasan dan sempitnya waktu yang tersisa, pembahasan RUU Pemilu sebaiknya dilakukan atas inisiatif pemerintah. Kalau didasarkan atas inisiatif pemerintah, pergelutan pikiran dan agenda parpol dapat dihindari di awal pembahasan," ujar Saleh.

Secara historis, revisi UU Pemilu sebelumnya selalu menjadi usul inisiatif pemerintah, bukan DPR.

Ia menambahkan, pelibatan publik secara luas dalam penyusunan RUU Pemilu, termasuk tokoh agama, akademisi, hingga organisasi masyarakat juga penting dijalankan.

"Semua harus dilibatkan. Inilah yang dimaksud dengan meaningful participation. Tidak boleh ada yang tertinggal dan ditinggalkan," ujar Saleh.

AGUS SUSANTO Bendera partai politik dipasang di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (17/1/2023).

KOMPAS/AGUS SUSANTO (AGS)

17-1-2023

Tidak Membuat Demokrasi Mundur

Sementara itu, ambang batas parlemen menjadi salah satu poin penting dalam revisi UU Pemilu yang dibahas Komisi II DPR.

Sebab ambang batas parlemen pada masa lalu menimbulkan sejumlah persoalan, seperti efektivitas kerja di DPR, suara rakyat yang terbuang, hingga partai-partai yang tidak lolos PT.